Hadirkan Ketua KPK 2010, Prodi Hukum UM Purworejo Gelar Diskusi Publik
Ditulis oleh Humas   
Kamis, 07 November 2019 08:04
Banyaknya penyelenggara negara yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK, membuktikan semakin kronisnya virus korupsi yang ada di Indonesia. Bagi KPK, penangkapan terhadap penyelenggara negara yang diduga terlibat kasus korupsi bukanlah suatu kebanggaan, tetapi justru membuat prihatin dan menyedihkan karena membuktikan bahwa masih banyak penyelenggara negara yang belum berintegritas.
 
Dalam upaya untuk terus melakukan gerakan anti korupsi, publik dihadapkan pada polemik munculnya revisi UU KPK. Opini masyarakat terbelah, sebagian pesimis akan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pasca diberlakukannya revisi UU KPK.
 
Untuk membedah tema permasalahan ini, Program Studi Hukum dan Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah (UM) Purworejo menggelar Diskusi Publik dengan tema “Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia” pada Rabu, 06 Nopember 2019. Bertempat di Auditorium Kasman Singodimedjo UM Purworejo, acara ini menghadirkan Dr. Busyro Muqodas, S.H., M.H., yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK dan MK dan diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari seluruh mahasiswa baru UM Purworejo, seluruh mahasiswa hukum dan umum.
 
Dr. Budi Setiawan, M.Si., Wakil Rektor III UM Purworejo, menyebutkan bahwa Diskusi Publik ini merupakan bagian dari Program Pendidikan Anti Korupsi di UMPurworejo. “Pendidikan Anti Korupsi sendiri di UMPurworejo merupakan bagian yang terintegrasi dalam beberapa mata kuliah yaitu Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama Islam dan Kemuhammadiyahan, Filsafat serta Moral dan Etika. Program Pendidikan Anti Korupsi ini akan di dapatkan mahasiswa semester awal hingga semester akhir selama mereka menjadi mahasiswa UMPurworejo,” jelasnya.  
 
Diskusi ini menyikapi revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI beberapa bulan yang lalu. Dalam pemaparannya, Dr. Busyro Muqodas, S.H., M.H., menyebut bahwa Indonesia sudah dikepung oleh koruptor karena hampir semua provinsi di Indonesia, banyak ditemukan kasus korupsi dan yang paling besar yaitu pemerintah pusat DKI Jakarta.  
 
Dirinya menjelaskan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah terjadinya ketimpangan biaya politik kampanye mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang tidak sebanding dengan pendapatannya yaitu antara puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Jika pejabat tersebut terpilih dengan gaji  hanya Rp 25 juta perbulan di akumulasi tidak sampai puluhan miliar dalam 5 tahun menjabat. Maka, korupsi menjadi peluang besar untuk mengembalikan modal tersebut. 
 
Dr. Busyro Muqodas juga menyebut bahwa saat ini KPK sedang di mutilasi, dikarenakan pemerintah mengesahkan revisi UU KPK dimana isi kebijakan-kebijakan di dalamnya melemahkan fungsi KPK yang awalnya independen menjadi tidak lagi independen karena dibawah pemerintahan.
 
Private sektor masuk ke dalam negara sehingga pemerintah dipengaruhi oleh pedagang-pedagang. Tapi kalau dengan suap, pedagang yang jujur bisa kalah dengan oknum pedagang yang pakai suap. Hal itu bisa menjadikan kerugian bagi negara maupun masyarakat luas,” ucapnya.
 
Dirinya berharap agar akademisi, lembaga masyarakat dan masyarakat umum saling mengingatkan sebagai fungsi demokrasi, hal tersebut bisa dilakukan melalui pemilu jujur dan bersih.

Hati-hati sekarang era koruptor melawan balik (fight back), maka hadir dan penuhi panggilan negara,” pungkasnya. 

 

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterHari ini839
mod_vvisit_counterKemarin2385
mod_vvisit_counterMinggu ini15737
mod_vvisit_counterBulan ini49223
Kami memiliki 31 tamu online